Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.
“Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik karena konsep warga negara diganti menjadi konstituen,” tuturnya.
Pada 10 tahun pemerintahan Jokowi, PKS menjadi satu-satunya partai yang belum pernah mendapat satu pun dari 34 posisi menteri. Seluruh partai, termasuk yang tak memiliki kursi di DPR seperti PSI, telah dirangkul Jokowi untuk masuk ke kabinetnya.
Mada berkata, perwakilan partai politik yang duduk di pemerintahan berpotensi besar memusatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompoknya. Situasi seperti ini, kata Mada, dikenal sebagai fenomena klientelisme.
menetapkan jenis dokumen, knowledge, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
Sebuah serangan pesawat nirawak atau drone milik Hizbullah terjadi di sebuah pangkalan militer di Israel utara telah menewaskan empat tentara
Pelajari cara efektif menghemat baterai HP Vivo dengan guidelines praktis yang membantu perpanjang usia baterai Anda dan recommendations penggunaan baterai
Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang, Prabowo disebut akan membentuk kabinet gemuk seiring hubungannya terus “membaik” dengan para petinggi partai yang tak mengusungnya pada pilpres lalu.
Pria website yang akrab disapa RK itu mengatakan, terbantu dengan hadirnya survei tersebut. Sebab, kata dia, dengan survei itu dapat mengetahui kekurangan dia dan Suswono. Mantan Gubernur Jawa Barat itu pun berjanji tetap kampanye secara blusukan untuk mempertahankan elekbilitasnya.
Banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu application atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.
All through his tenure, he also initiated the audit of the preparedness of Indonesian Govt’s implementation in the SDGs.
Even though as the Board Member II, he undertook the state financial administration and accountability, particularly in the sector of economy and nationwide growth setting up.
paling singkat telah two (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
“Dalam sekitar 30% kasus, saya harus menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa memaksakan kebijakan saya,” kata SBY.